Sukses

HEADLINE: Gelar Pahlawan Nasional untuk Kakek Anies Baswedan, Apa Makna di Balik Itu?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo memberikan gelar pahlawan nasional kepada enam tokoh nasional pada tahun ini. Penganugerahan gelar merupakan rangkaian peringatan Hari Pahlawan Tahun 2018.

Mereka adalah Depati Amir dari Bangka Belitung, Abdurrahman Baswedan dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Pangeran Muhammad Noor dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kasman Singodimedjo dari Jawa Tengah, KH Syam'un dari Banten, serta Ibu Agung Hajjah Andi Depu dari Sulawesi Barat. Penganugerahan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 123/TK/Tahun 2018 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Gelar pahlawan nasional diberikan langsung oleh Jokowi kepada ahli waris dari enam orang tokoh pahlawan. Salah satu perwakilan keluarga yang hadir adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mantan Mendikbud itu merupakan cucu dari Abdurrahman Baswedan.

Presiden Jokowi mengatakan, semasa hidupnya, Abdurrahman Baswedan (1908-1986) dikenal sebagai nasionalis, jurnalis, diplomat, mubalig, dan juga sastrawan. Ia pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), wakil menteri, anggota parlemen dan juga Dewan Konstituante.

"Pascaproklamasi kemerdekaan, AR Baswedan adalah salah satu diplomat yang melobi Liga Arab dan berhasil mendapatkan pengakuan pertama dari Mesir bagi kedaulatan Republik Indonesia," kata Jokowi dalam akun instagram resminya, Jumat (9/11/2018).

"AR Baswedan adalah satu dari enam tokoh yang menerima anugerah Pahlawan Nasional di Istana Negara, kemarin," imbuh Jokowi.

Anies yang merupakan cucu dari Abdurrahman Baswedan itu mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan pemerintah RI. "Kita sampaikan apresiasi terima kasih pada pemerintah," katanya di Balai Kota Jakarta, Kamis 8 November 2018.

Anies pun menceritakan kenangannya saat kecil dan tinggal satu rumah dengan kakeknya di Yogyakarta. "Beliau pesan sama saya, Anies ada waktu kosong baca. Jangan pernah ada waktu kosong," kata Anies.

Selain itu, sang kakek mewariskan ribuan buku bacaan untuknya. "Dia juga menulis terus, itu warisan ada sekitar 5 ribu buku di rumah saya," ucapnya.

Anies mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan pemerintah. "Pulang TK kakek biasa jemput sampai rumah karena TK enggak jauh. Setiap hari saya mengantar ke kantor pos sama Beliau, karena Beliau adalah seorang wartawan," kenang Anies.

Dia pun membantah kabar yang berembus pemberian gelar itu membuatnya akan mendukung Jokowi di Pilpres. "Enggak. Enggak ngomong gitu," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (9/11/2018).

"Jangan politis terus dong," tambah Anies

Anies menuturkan, obrolan saat di Istana bersama Jokowi, Kamis 8 November 2018, tidak membahas politik. Kedatangannya ke istana sebagai perwakilan keluarga Abdurrahman Baswedan, bukan urusan politik

"(Presiden) ucapin selamat saja, kemudian beliau tanya soal Pak Baswedan di Jogja tinggal. Saya cerita bahwa kebetulan Pak Baswedan dan Pak Kasman (Kasman Singodimedjo) itu tinggalnya di rumah yang sama bergantian. Ya ngobrolnya seputar AR Baswedan dan Pak Kasman, gitu saja," ucapnya.

Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Laksma TNI Imam Suprayitno mengatakan, pemberian gelar pahlawan nasional ini setelah melalui pertimbangan dan usulan sejumlah pihak. Keputusan diambil berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

"Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya luar biasa kepada bangsa dan negara," kata Imam Suprayitno dalam keterangan tertulis.

Sekjen Kemensos Hartono Laras mengatakan, pemberian gelar pahlawan nasional merupakan bentuk penghargaan dari negara melalui pemerintah kepada orang yang telah berjuang dan selama hidupnya mereka telah melampaui panggilan tugas dan juga pengabdiannya. Mereka juga melampaui kemampuan kapasitas dirinya.

"Nanti mereka ini akan dikenang dan kemudian nilai-nilainya akan dikembangkan untuk dijadikan contoh kepada kita semua dalam rangka melanjutkan dan mengisi perjuangan bangsa ini," kata dia kepada Liputan6.com di Gedung Kemensos, Jumat (9/11/2018).

Hartono mengatakan, AR Baswedan sudah lama diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional. Kemensos sempat mengikuti seminar gelar pahlawan yang diusulkan oleh panitia dan kemudian oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengusulkan Abdurrahman Baswedan melalui tim pengkajian penelitian pahlawan nasional.

"Jadi ini prosesnya sudah agak panjang," tegas dia.

Dia menjelaskan, tim sudah melakukan penilaian dan disampaikan kepada Kementerian Sosial dan kemudian Kementerian Sosial meneruskan kepada Presiden Joko Widodo untuk ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional.

"Dan tentunya Pak Presiden punya dewan, namanya Dewan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang dipimpin oleh Bapak Menteri Pertahanan," kata dia.

Hartono mengatakan, syarat Abdurrahman Baswedan mendapat gelar pahlawan sudah terpenuhi seperti dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

2 dari 3 halaman

Tidak Ada Unsur Politik

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menilai, pemberian gelar pahlawan kepada Abdurrahman Baswedan dan lima tokoh lainnya sama sekali tidak mengandung unsur politik. Ada tiga alasannya.

Pertama, prosedur pemberian gelar terhadap seseorang menjadi pahlawan nasional diatur undang-undang dan melalui proses seleksi yang sangat ketat dari Kementerian Sosial.

"Kedua, itu menunjukkan memang beliau dalam hal ini kakeknya Pak Anies itu memang memiliki peran-peran kesejarahan yang besar, peran-peran kepahlawanan yang besar dan memang memberi banyak pengorbanan bagi bangsa ini. Sehingga beliau memang layak untuk disebut pahlawan nasional," kata dia kepada Liputan6.com.

Ketiga, Jokowi menunjukkan bahwa sebagai kepala negara, orang yang negarawan, orang yang tidak menghambat seseorang karena dia tidak suka atau berbeda pilihan-pilihan politik. Selain itu, objektif bahwa siapa saja yang berhak untuk diberi gelar, akan mendapatkannya.

"Kalau Pak Jokowi menghambat, itu berarti Pak Jokowi tidak memiliki sifat kenegarawanan, tapi karena ini dibiarkan bahkan dipersilakan gitu, walaupun kita tahu Pak Anies terkadang memiliki perbedaan politik dengan Pak Jokowi, tetapi itu tidak menjadi penghalang sehingga beliau mendapatkan gelar pahlawan nasional," kata Karding.

"Kira-kira bahasa lainnya jangan karena engkau tidak suka kepada satu kaum atau kepada seseorang, membuatmu kemudian tidak adil kepadanya. ini kira-kira yang tepat yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi," kata dia.

Jubir Prabowo Sandiaga, Ferdinand Hutahaen mengatakan, tidak bisa selalu dilihat bahwa tindakan Presiden Jokowi politis pada tahun politik. Pemberian gelar pahlawan tersebut harus dilihat sudah melalui proses dan pengajuan.

"Sehingga saya pikir ini tidak ada muatan politisnya meskipun salah satu yang mendapat gelar itu adalah kakek dari Anies Baswedan. Saya pikir ini sudah melalui prosedur yang sepatutnya dan selayaknya dan pengajuan dari bawah saya tidak melihat ada unsur politis di sini karena kebetulan kan Anies Baswedan tidak ada dalam kontestasi politik ini, sehingga hal hal yang berbau politik dan mempolitisasi penganugerahan gelar pahlawan ini tidak ada," kata dia kepada Liputan6.com.

Ferdinand pun menyatakan, pemberikan gelar pahlawan dari Presiden Joko Widodo sudah benar dan tidak ada muatan politis. Karena, Anies Baswedan tidak punya kekuatan lagi secara politik.

Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku mengenal baik Abdurrahman Baswedan. Dia pun mengenang pertemuannya dengan kakek dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu.

"Pak Abdurrahman Baswedan saya kenal baik secara pribadi, dulu saya sering ketemu waktu saya masih mahasiswa tingkat satu, dia tinggal di Taman Yuwono, orangnya memang pejuang," kata Mahfud kepada Liputan6.com, Jumat (9/11/2018).

Dia mengaku, kerap diundang ke rumah Abdurrahman di Yogyakarta untuk diajak diskusi. Abdurrahman yang kala itu sudah lanjut usia, kata Mahfud, menyukai anak-anak muda yang aktif, seperti aktivis dan sering menulis di koran. Abdurrahman sering memberi semangat keindonesiaan kepada anak-anak muda.

"Dari dia juga saya tahu bahwa dia pernah menjadi menteri muda penerangan. Menteri muda penerangan yang pertama itu kan AR Baswedan. Menteri penerangannya Muhammad Nasir, waktu itu sudah ada menteri muda penerangan karena dia juga orang jurnalistik, dan dari dia juga saya kemudian diminta membaca sejarah kedaulatan Indonesia," tutur Mahfud.

AR Baswedan juga merupakan anggota delegasi Indonesia yang datang ke Mesir untuk meminta kedaulatan RI. Karena posisi Indonesia waktu itu sudah merdeka tapi tidak ada satupun negara yang mengakuinya.

Karena itulah, gelar pahlawan nasional yang disematkan kepada AR Baswedan menurutnya cocok, terlepas dari perbedaan politik kekinian. Karena, AR Baswedan berperan dalam memperjuangkan kedaulatan Indonesia.

"Saat India masuk, saat Inggris masuk, kan begitu waktu itu tahun 1946 itu, lalu dia ke Mesir mencari pengakuan negara lain sehingga menjadi kuat, kuat, kuat dan seterusnya sampai kedaulatan penuh diperoleh," kata dia.

Pengakuan pertama dari negara lain itu diberikan oleh Mesir atas usaha tim yang dikirim oleh Bung Karno dipimpin oleh Agus Salim dan anggotanya Abdurrahman Baswedan.

Mahfud mengatakan, ada sejumlah faktor yang membuat pemerintah bisa menganugerahkan gelar pahlawan kepada seseorang. Pertama, sudah meninggal dan kedua, pernah berjasa mempertahankan, memperjuangkan kemerdekaan republik Indonesia.

"Ketiga, menemukan sesuatu yang luar biasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kemanusiaan, yang keempat tidak pernah mengkhianati negara. Kalau dari sudut itu, ya sudah terpenuhi syarat itu."

Mahfud pun enggan mengomentari apakah pemberian gelar pahlawan, seperti kepada kakek Anies Baswedan tersebut mengandung motif tertentu karena menjelang tahun politik.

"Tidak tahu saya. Saya tidak mau mengkaitkan dengan politik. Saya menghargai pahlawan saja, kalau urusan politiknya nilai masing-masing saja," kata dia.

Dia pun gembira AR Baswedan mendapatkan gelar pahlawan nasional karena sosoknya yang baik, nasionalis, sangat Indonesia meskipun keturunan Arab.

"Soal politiknya yang dikaitkan sekarang bagaimana itu masing-masing orang menilailah, kan itu relatif. Kalau bagi saya bagus AR Baswedan dapat gelar pahlawan, memenuhi syarat perundang-undangan berdasarkan fakta sejarah," Mahfud menandaskan.

Direktur Populi Center Usep S Ahyar menambahkan, enam orang yang diberikan gelar pahlawan itu memang layak mendapatkannya dan hal tersebut biasa dalam konteks ketatanegaraan.

"Tapi apakah ini ada pengaruh terhadap elektabilitas ya kita akan lihat bahwa mungkin yang diharapkan pemerintah bahwa pemerintah punya tradisi yang baik dalam konteks tidak melupakan sejarah, itu bisa dipandang begitu dan itu saya kira baik di mata pemilih ya," kata dia kepada Liputan6.com.

Dia mengatakan, pemberian gelar tersebut juga menunjukkan kepentingan nasional Jokowi dengan siapapun, seperti dengan Anies Baswedan meski sempat berseberangan dari sisi politik.

"Tapi yang harus dipikirkan adalah bagaimana menjalankan agenda bangsa itu dan kayak pemberian gelar ini kan agenda bangsa ya, jadi tidak membedakan antara ini siapa latar belakang mana keturunan nya memihak kemana iya itu kan menunjukan kebesaran pak Jokowi dalam pemerintahan," kata dia.

Usep mengatakan, pemberian gelar ini bisa saja memberikan dampak elektoral terhadap Jokowi kalau dipandang positif oleh masyarakat secara umum.

"Dalam konteks politik itu tidak berkepanjangan toh kakeknya tidak serta merta dihalangi terus untuk mendapatkan gelar kepahlawan, enggak kan, tapi emang layak," kata dia.

Usep mengatakan, pemberian gelar ini tidak bisa disebut secara langsung menggaet suara pendukung Anies Baswedan.

Dia mengatakan, karena ini tahun politik tentu akan perhatian, walapun belum tentu juga mereka akan beralih secara politik tapi paling tidak ini diapresiasi sebagai hal positif Jokowi sebagai kepala negara dan sebagai pemerintahan.

3 dari 3 halaman

Mengenal AR Baswedan dan 5 Pahlawan Nasional Lain

1. Abdurrahman Baswedan

Abdurrahman Baswedan merupakan pejuang kemerdekaan, diplomat, dan sastrawan Indonesia. Dia lahir di Surabaya, 9 September 1908, dan merupakan peranakan Arab yang kala itu masuk dan golongan Timur Asing.

Dia merupakan anggota Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pernah menjabat Wakil Menteri Muda Penerangan RI Kabinet Sjahrir, Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), anggota Parlemen, serta anggota Dewan Konstituante.

Dalam AR Baswedan: Membangun Bangsa, Merajut Keindonesiaan karya Suratmin dan Didi Kwartanada, pada masa Hindia Belanda, etnis Arab terbagi menjadi dua golongan, yaitu sayid dan non-sayid. Kedua golongan ini kemudian mengorganisasikan diri menjadi Ar Rabitah (sayid) dan Al Irsyad (non-sayid). Awalnya, hanya ada satu organisasi, yaitu Jamiat Khair yang didirikan pada 7 Juli 1905.

Namun, karena perbedaan paham, Jamiat Khair terpecah. Al Irsyad didirikan pada 1915 yang memperjuangkan bahwa non-sayid sama derajatnya dengan sayid. Sedangkan Ar Rabitah Al Alawiyah didirikan pada 28 Desember 1928 yang bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan sayid.

Selain terbagi menjadi sayid dan non-sayid, orang Arab di Hindia Belanda juga terbagi menjadi golongan Arab asli (wulaiti atau totok) dan kaum keturunan Arab (muwalad atau peranakan). Kaum Arab totok lahir dan besar di negeri Arab biasanya dari Hadramaut. Sedangkan kaum Arab peranakan biasanya berdarah campuran serta lahir dan dibesarkan di Indonesia.

Kaum Arab totok membawa kemurnian Arab seperti sifat kearaban serta budaya aslinya. Lain hal dengan Arab peranakan yang banyak mengadopsi budaya Indonesia.

Perselisihan kemudian muncul perihal tanah air. Kaum Arab totok beranggapan bahwa mereka hanya merantau di Indonesia, sedangkan tanah air mereka tetaplah Hadramaut. Sementara Kaum Arab peranakan berpendapat bahwa tanah air mereka adalah Indonesia.

Hal inilah yang mendorong AR Baswedan untuk mendirikan persatuan yang dapat menjadi pemersatu, yaitu Persatuan Arab Indonesia atau kemudian disebut Partai Arab Indonesia (PAI).

Awal ide didirikannya Persatuan Arab Indonesia (PAI) oleh AR Baswedan berangkat dari prinsip pengakuan Indonesia sebagai tanah air bagi kaum Arab peranakan. Karena, menurut AR Baswedan, sebenarnya kaum Arab peranakan sendiri belum yakin perihal Indonesia sebagai tanah air.

Selain itu, permasalahan di Hadramaut yang dibawa oleh Arab totok juga mengganggu pikiran AR Baswedan. Kaum totok membawa pengaruh kearaban kepada kaum peranakan yang mengganggu persatuan.

Ia kemudian mencetuskan tentang pengakuan Indonesia sebagai tanah air, yang menjadi asas Partai Arab Indonesia (PAI). Ia menulis dalam surat kabar Mata Hari berjudul "Peranakan Arab dan Totoknya".

Kemudian, berawal dari persatuan peranakan Arab, AR mulai merintis perdamaian antara Al Irsyad dan Ar Rabitah. Perjuangan AR Baswedan tidak mudah. Perselisihan dan pertentangan kembali muncul. Hampir tidak mungkin menyatukan Arab peranakan, Al Irysad dan Ar Rabitah.

Namun, setelah melalui banyak pertemuan dan kompromi, berbagai masalah mulai teratasi, salah satunya adalah dihilangkannya gelar sayid.

Perselisihan lain kemudian juga dapat diselesaikan hingga terbentuklah Partai Arab Indonesia (PAI). Hal menarik adalah bahwa AR Baswedan terinspirasi oleh Partai Tionghoa Indonesia (PTI) dalam usaha mendirikan PAI.

Pada 1932, di Surabaya, AR Baswedan bertemu Liem Koen Hian, pemimpin redaksi harian Melayu-Tionghoa bernama Sin Tit Po. Kemudian ia bekerja sebagai jurnalis di surat kabar yang pro-pergerakan nasional itu.

Liem Koen Hian adalah wartawan dan penulis kelahiran Banjarmasin. Bersama sekelompok pemuda peranakan Tionghoa, ia mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) pada 1932. PTI mengakui Indonesia sebagai tanah air dan aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Ketika memberi tawaran AR Baswedan untuk bergabung dengan Sin Tit Po, Liem mengatakan, “Sin Tit Po bukan lagi koran Tionghoa, melainkan koran bagi bangsa kulit berwarna."

"Liem kemudian juga memberi kesempatan AR Baswedan untuk masuk sebagai anggota redaksi. Selama setahun di Sin Tit Po, AR Baswedan mengisi "Pojok Abunawas" tempat ia menuliskan kritik-kritiknya. Di surat kabar ini, ia juga bertemu Tjoa Tjie Liang, teman seperjuangannya di kemudian hari.

"(Liem) Koen Han adalah mentor AR Baswedan dalam dunia jurnalistik tahun 1930-an. Keduanya pernah tampil di antara bapak-bapak bangsa. 'Lupakan itu Daratan China, lupakan itu Hadramaut. Tanah airmu bukan di sana, tetapi di sini, Indonesia'. Itulah filosofi keduanya," tulis Buya Syafii Maarif dalam Kompas, 16 April 2011, yang dikutip Suratmin dan Didi Kwartanada dalam AR Baswedan: Membangun Bangsa, Merajut Keindonesiaan.

Pada 1934, AR Baswedan pindah ke Semarang dan menjabat sebagai staf redaksi harian Mata Hari. Koran Tionghoa-Melayu ini dipimpin Kwee Hing Tjiat yang mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Kwee Hing Tjiat juga merupakan pencetus ide pembaruan total etnik Tionghoa ke dalam masyarakat Indonesia.

Ide-ide AR Baswedan untuk membentuk persatuan peranakan Arab memang datang dari banyak kejadian. Usaha awal untuk mencapai kerukunan peranakan Arab berlanjut ke persatuan melawan penjajah bersama kaum pergerakan nasional lain.

Sebagai kaum yang disebut sebagai "Timur Asing", AR Baswedan membuktikan penggolongan etnis yang dibuat pemerintah Hindia Belanda dapat dipatahkan.

Sementara itu, Anies Baswedan punya kenangan sendiri terkait perjuangan kakeknya saat kemerdekaan. Kakeknya yang merupakan Menteri Muda Penerangan menjadi salah satu delegasi yang ikut rombongan Menteri Muda Luar Negeri H Agus Salim ke sejumlah negara Timur Tengah. Kepergian mereka ke luar negeri untuk mencari dukungan dan pengakuan negara-negara lain atas kemerdekaan Indonesia. Salah satu yang dituju adalah Mesir.

‎"Kemerdekaan itu sendiri perlu pengakuan, dan pengakuan itu datang dari negara lain. Karena itu kemudian Indonesia mengirimkan sebuah delegasi untuk mendapatkan pengakuan itu. Kakek saya panggilannya AR Baswedan. Dia jadi salah satu yang berangkat waktu itu ke Mesir," ujar Anies saat berkunjung ke kantor Liputan6.com, Jakarta‎, Kamis (13/8/2015).

 2. KH Syam'un

KH Syam'un (Liputan6.com/Yandhi Deslatama)

Kiai Syam'un dilahirkan dari orang tua bernama H Alwiyan dan Hj Hajar Syam. Kiai Syam'un lahir pada 5 April 1894 di Kampung Beji, Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, yang saat itu masih berupa Keresidenan Banten dan masuk ke dalam Provinsi Jawa Barat. Brigjen KH Syam’un masih keturunan dari KH Wasid, tokoh Geger Cilegon 1888 yang berperang melawan penjajah.

Saat berusia 11 tahun, Kiai Syam'un belajar di Masjidil Haram, Makkah, yakni sejak 1905-1910. Pendidikan akademinya dilalui di Al-Azhar University Cairo Mesir tahun 1910-1915 dan terus menimba ilmu di negara Arab itu.

Darah perjuangan melawan penjajah dan merebut kemerdekaan mengalir deras di darahnya  merupakan keturunan dari KH Wasyid, tokoh perlawanan terhadap penjajah yang terkenal melalui Geger Cilegon tahun 1888. Sang ulama pun memilih bergabung dengan pasukan Pembela Tanah Air (PETA), sebuah gerakan pemuda bentukan Jepang. Dalam PETA, jabatan KH. Syam'un adalah Dai Dan Tyo yang membawahi seluruh Dai Dan I PETA wilayah Serang.

Selama menjadi Dai Dan Tyo KH Syam'un sering mengajak anak buahnya untuk memberontak dan mengambil alih kekuasaan Jepang. Keterlibatan Kiai Syam’un dalam dunia militer mengantarkannya menjadi pimpinan Brigade I Tirtayasa Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), yang kemudian berganti menjadi TNI Divisi Siliwangi.

Kemudian, di tahun 1943-1948, KH Brigjen Syam'un menjadi panglima Divisi Banten dengan pangkat kolonel, merangkap menjadi Bupati Serang. Pada 23 Desember 1948, tentara Belanda menyerbu daerah Banten.

Pada saat itu Kiai Brigjen Syam'un ditawan oleh tentara Belanda, tetapi pada malam harinya Beliau dapat meloloskan diri dan keesokan harinya menggabungkan diri dengan Markas Gerilya sector I wilayah Gunungsari.

3. Andi Depu

Nama lengkapnya Ibu Agung Andi Depu Maraqdia Balanipa, ia lebih akrab disapa Andi Depu atau Puang Depu. Wanita yang lahir di Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Agustus 1907 ini adalah panglima laskar perjuangan Kris Muda Mandar di Sulawesi Barat.

Andi Depu adalah raja ke - 52 dari kerajaan Balanipa di Tanah Mandar. Anak dari Laqju Kanna Idoro dan Samaturu ini adalah salah satu pejuang yang berhasil mempertahankan kemerdeakaan Indonesia pasca Proklamasi.

Dalam buku Puang & Daeng: Sistem Nilai Budaya Orang Balanipa-Mandar mencatat Andi Depu pernah nyaris ditebas oleh tentara NICA karena menolak menurunkan bendera merah putih di halaman rumahnya.

Kisah Andi Depu untuk mempertahankan bendera merah putih miliknya ini pun terkenang sebagai salah satu momen paling bersejarah di Tanah Mandar. Untuk mengenang perjuangannya itu dibangunlan Monumen Merah Putih Andi Depu di Tinambung, Polewali Mandar.

4. Kasman Singodimedjo

Dalam buku Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun ditulis bahwa Kasman Singodimedjo lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 25 Februari 1904. Ayahnya bernama H Singodimedjo, pernah menjabat sebagai penghulu, carik (sekretaris desa), dan Polisi Pamong Praja di Lampung Tengah.

Pendidikan awal ditempunya di sekolah desa di Purworejo. Selanjutnya, dia masuk Holland Indische School (HIS) di Kwitang, Jakarta. Ia pindah ke HIS Kutoarjo, kemudian ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Magelang.

Sejarawan Semarang Djawahir Muhammad yang tengah sakit bercerita bahwa saat Kasman Singodimedjo di STOVIA, ia mulai berorganisasi dengan bergabung dalam Jong Java.

"Kasman juga aktif dalam perjuangan pergerakan nasional, terutama di Bogor yang sekarang markasnya menjadi Museum Perjuangan Bogor," kata Djawahir Muhammad kepda Liputan6.com, Kamis (8/11/2018).

Kasman juga pernah ditangkap dan ditahan kolonial karena aktivitas politiknya di tahun 1940. Saat Jepang berkuasa Kasman menjadi Komandan Pembela Tanah Air (Peta). Dia juga ikut mengamankan rapat umum di Lapangan Ikada.

Jasa Kasman paling terlihat adalah saat menjelang pengesahan UUD 1945. Saat itu, terjadi permasalahan terkait tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang akan menjadi Pembukaan UUD 1945.

"Perwakilan kawasan Indonesia Timur keberatan terhadap tujuh kata 'dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.' Kasman Singodimedjo mampu menjembatani, suasananya sangat panas saat itu," kata Djawahir.

5. Depati Amir

Pahlawan nasional ini merupakan putra sulung Depati Bahrin. Dia diangkat menjadi depati karena adanya kerisauan Belanda terhadap pengaruhnya yang besar bagi rakyat Bangka.

Meski menolak jabatan tersebut, gelar depati tetap disematkan pada nama Amir karena kecintaan rakyat terhadap pemimpinnya itu.

Informasi yang dihimpun Liputan6.com, bersama adiknya, Hamzah, Amir memimpin perlawanan rakyat Bangka. Dia dikenal sebagai sosok yang tegas, berani, dan cerdas.

Dia memiliki strategi khusus untuk mengusir penjajah. Caranya, membuat pasukan kecil yang bertugas di pos-pos militer Belanda dan menghancurkan tempat penyimpanan kekayaan dan keuangan atau logistik musuh. Dengan begitu, mental penjajah pun akan jatuh. Belanda dibuat kalang kabut.

Berbagai upaya dilakukan Belanda untuk menjatuhkan pasukan yang dipimpin Amir dan Hamzah. Dari menyediakan berbagai hadiah untuk rakyat yang memberikan informasi mengenai keberadaan Amir dan Hamzah, hingga menyandera keluarga mereka.

Amir berhasil ditangkap ketika kondisi pasukannya melemah akibat kekurangan pangan. Dia dan adiknya dibawa ke pengasingan di Pulau Timor. Di sana, Amir pun tetap memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia.

Dia mengajarkan sistem pengobatan tradisional, agama, dan strategi melawan penjajah. Amir wafat pada 1885 dan dimakamkan di Kupang. Begitu pun dengan Hamzah yang wafat pada 1900.

6. Pangeran Mohammad Noor

Dikutip dari berbagai sumber, Pangeran Mohammad Noor lahir di Martapura, 24 Juni 1901. Dia merupakan cucu dari cucu Raja Banjar Sultan Adam al-Watsiq Billah, keluarga bangsawan Banjar.

Setelah lulus Hollandsch Inlandsche School (HIS) setara SD tahun 1917, Muhammad Noor meneruskan ke jenjang Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) yang setara SMP dan lulus tahun 1921. Lalu PM Noor lulus dari Hogare Burgerlijke School (HBS) setara SMA tahun 1923.

Pada 1923 Mohammad Noor masuk Technische Hoogeschool te Bandoeng (THS), atau yang sekarang dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung (ITB). Pada tahun 1927, Pangeran Mohammad Noor berhasil meraih gelar insinyur dalam waktu empat tahun sesuai masa studi.

Kemudian pada tahun 1935-1939, Pangeran Mohammad Noor menggantikan ayahnya Pangeran Muhammad Ali sebagai wakil Kalimantan dalam Volksraad atau dewan rakyat pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang didirikan di Batavia pada 1918. Pangeran Mohammad Noor juga dikenal dengan nama PM Noor.

Pangeran Mohammad Noor dikenal sebagai pejuang yang berhasil mempersatukan pasukan pejuang kemerdekaan di Kalimantan ke dalam basis perjuangan yang diberi nama Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan di bawah pimpinan Hasan Basry (1945-1949).

Pangeran Mohammad Noor juga terlibat pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Diceritakan, saat itu sebuah bom meledak dekat dirinya. Namun, dia terselamatkan oleh seseorang yang mendorong badannya, sehingga kemudian terhindar dari ledakan bom tersebut.

Sampai akhir hayat, Pangeran Mohammad Noor tidak mengetahui pejuang yang telah menyelamatkannya tersebut.

 

(Melissa Oktavianty)

Live Streaming EMTEK GOES TO CAMPUS 2018 di Surabaya

Tutup Video
Artikel Selanjutnya
Anies Baswedan Umumkan Pemenang Logo Jak Lingko yang Berhadiah Rp 100 Juta
Artikel Selanjutnya
Pemprov DKI Berangkatkan Umrah 267 Marbut Masjid