Sukses

Pakar PBB Minta Bangladesh Batalkan Rencana Repatriasi Rohingya, Kenapa?

Liputan6.com, Dhaka - Seorang pakar PBB tentang Myanmar, Selasa 6 November 2018 mendesak Bangladesh untuk membatalkan rencana repatriasi pengungsi Rohingya ke Rakhine bulan ini guna menghindari penganiayaan.

Dikutip dari laman VOA Indonesia, Kamis (8/11/2018), hampir tiga perempat juta orang Rohingya melarikan diri dari Rakhine pada Agustus 2017 ketika terjadi penumpasan oleh militer.

Setelah diberitakan pembunuhan, perkosaan, dan pembakaran desa-desa, warga Rohingya akhirnya ditampung di kamp-kamp di Bangladesh.

Kedua negara sepakat pada 30 Oktober untuk memulangkan pengungsi Rohingya ke Rakhine pada pertengahan November, tetapi pelapor khusus PBB untuk HAM di Myanmar, Yanghee Lee, mengatakan waktunya tidak tepat untuk memulangkan mereka.

"Pemerintah Myanmar gagal memberi jaminan mereka tidak akan dihadapkan pada pengulangan penganiayaan dan kekerasan mengerikan itu," kata Lee dalam sebuah pernyataan.

Lee menambahkan sebab-sebab yang mendasari krisis ini harus ditanggapi dulu, termasuk hak kewarganegaraan.

Peringatan Lee itu menyusul pengakuan Facebook bahwa jejaring media sosial itu berperan dalam genosida terhadap orang-orang Rohingya.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

UNHCR: Kampung Halaman Etnis Rohingya di Myanmar Belum Siap Dihuni

Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi, (UNHCR) mengatakan, keadaan di negara bagian Rakhine di Myanmar "belum memadai untuk dihuni kembali.

Hal ini dinilai setelah Bangladesh dan Myanmar setuju untuk memulai memulangkan ratusan ribu warga muslim Rohingya pertengahan November, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia.

"Sangat penting bahwa pemulangan itu tidak terburu-buru atau prematur," kata juru bicara UNHCR, Andrej Mahecic dan bahwa pemulangan itu juga harus bersifat sukarela.

"Kami menyarankan untuk tidak memaksakan waktunya atau jumlah orang yang dipulangkan," tambahnya.

Para pejabat PBB juga pernah melaporkan muslim Rohingya hidup dalam ketakutan dan tidak bisa bebas bergerak di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Badan urusan pengungsi PBB dan program pembangunan PBB baru-baru ini melakukan penilaian pertama atas kondisi di bagian utara negara bagian Rakhine sejak eksodus massal pengungsi Rohingya ke Bangladesh lebih dari setahun lalu.

Tim dari dua badan PBB, UNHCR dan UNDP, mengunjungi lebih dari 26 desa di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Mereka mengatakan, tim bisa pergi ke mana saja dan bertemu siapa saja yang mereka inginkan.

Juru bicara UNHCR Andrej Mahecic mengatakan, fokus pertemuan mereka adalah mengetahui kondisi tempat tinggal orang-orang Rohingya dan kesulitan yang mereka hadapi.

"Penilaian ini dilakukan terkait krisis yang terjadi tahun lalu. Jadi, jelas ada juga dampak pada bagaimana orang hidup dan semua orang yang ditemui tim menghadapi situasi yang sangat sulit, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup," katanya.

Artikel Selanjutnya
UNHCR: Myanmar Masih Belum Aman untuk Pengungsi Rohingya
Artikel Selanjutnya
UNHCR: Kampung Halaman Etnis Rohingya di Myanmar Belum Siap Dihuni